Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan dan/atau Usaha
 
 
 
 
Berita dan Pengumuman, BPLHD Provinsi DKI Jakarta
PROSEDUR AMDAL / UKL-UPL ,
21 AGUSTUS

 

PROSEDUR AMDAL / UKL-UPL  

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERMOHONAN REKOMENDASI AMDAL

(download prosedur amdal)

Undang - undang

  1. Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem;
  2. Undang-undang RI No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
  3. Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemara Air;
  2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri

  1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
  3. Per aturan M en teri L ingkungan H idup No. 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  4. Per aturan M en teri L ingkungan H idup No. 07 tahun 20 10 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  5. Per aturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
  6. Per aturan M en teri L ingkungan H idup No. 05 tahun 2012 tentang Kegiatan atau Usaha Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  7. Per aturan M en teri L ingkungan H idup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
  8. Per aturan M en teri L ingkungan H idup No. 17 tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Masyarakat dalam Proses Amdal.

Peraturan Gubernur

  1. Keputusan Gubernur No. 582 tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/ Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah DKI Jakarta;
  2. Keputusan Gubernur No. 1041 tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta;
  3. Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 76 tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL di Wilayah DKI Jakarta;
  4. Keputusan Gubernur No. 551 tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta;
  5. Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 2863 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Provinsi DKI Jakarta;
  6. Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 189 tahun 2002 tentang tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Provinsi DKI Jakarta;
  7. Keputusan Gubernur No. 99 tahun 2002 tentang Mekanisme Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam Perizinan Daerah;
  8. Keputusan Gubernur No. 57 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi DKI Jakarta;
  9. Peraturan Gubernur No. 68 tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan;
  10. Peraturan Gubernur No. 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Propinsi DKI Jakarta;
  11. Instruksi Gubernur No. 178 tahun 2008 tentang Kewajiban Penyusunan Dokumen Lingkungan;
  12. Instruksi Gubernur No. 73 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan (pembuatan Lubang Resapan Biopori, Sumur Resapan);
  14. Peraturan Gubernur No. 37 tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
  15. Peraturan Gubernur No. 76 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  16. Peraturan Gubernur No. 88 tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
  17. Peraturan Gubernur 129/2010 tentang Pemanfaatan Air Pada Kawasan Sentra Bisnis.
  18. Peraturan Gubernur 220/2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah.
  19. Keputusan Gubernur No. 157 tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  20. Keputusan Gubernur No. 20 tahun 2013 tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi DKI Jakarta;

 

Semua Peraturan dan perundang-undangan dapat diakses di www.jakarta.go.id (Produk Hukum), bplhd.jakarta.go.id atau di www.menlh.go.id .

Proses permohonan Amdal tidak dipungut biaya.

 

PERSYARATAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN  

•  Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  

A. KERANGKA ACUAN ANDAL (KA.ANDAL)

  1. Dokumen KA.ANDAL sesuai Permen LH 16 tahun 2012
  2. Surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA.ANDAL
  3. Foto Copy Sertifikat tanah
  4. Foto Copy SIPPT (Surat Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah) Luas Lahan > 5.000 m 2 .
  5. Foto Copy Blok Plan / Ketetapan Rencana Kota (KRK) ukuran kertas A0, yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang)
  6. Foto Copy Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) ukuran kertas A0, yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
  7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / KTP (apabila kepemilikan perorangan)
  8. Peta titik lokasi (Gunther & Google)
  9. Gambar perspektif rencana bangunan / gambar struktur bangunan dari arsitek perencana
  10. Foto Copy MOU (apabila ada kerjasama oleh pihak kedua dan ketiga)
  11. Quesioner
  12. Informasi dewatering (Jika ada rencana Basement)
  13. Foto kondisi eksisting lapangan 1 (satu) minggu terakhir (Foto diberi tanggal)
  14. Hasil Konsultasi Publik : Berita acara yang ditandatangani Lurah; Daftar absen; Foto Pelaksanaan (foto bertanggal); Foto kopi bukti pengumuman di media massa Foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan atau di Kelurahan setempat.
  15. Tim Penyusun Dokumen / Konsultan :

    •  Foto Copy Sertifikat Kompetensi 1 (satu) orang Ketua Tim Penyusun Amdal dan 2 (dua) orang Anggota Tim Penyusun Amdal

    •  Foto Copy Sertifikat Penyusun Amdal

    •  Daftar Riwayat Penyusun Study Amdal (CV) cukup 3 tahun terakhir

    d. Surat pernyataan terlibat dalam penyusunan dokumen bermaterai Rp 6.000,- (seluruh tim)

    e. Foto Copy Sertifikat Registrasi Konsultan (Perusahaan Penyusun Dokumen Lingkungan)

  16. Ijin Prinsip dari Gubernur (untuk kegiatan Reklamasi)

  17. Ijin-ijin yang terkait dengan pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya (untuk kegitan kepelabuhanan)

  18. Proses permohonan KA ANDAL tidak dipungut biaya

 

B. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL), RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

  1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL sesuai Permen LH 16/2012
  2. Surat pengantar permohonan pembahasanan dokumen Andal, RKL-RPL
  3. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi (bermaterai Rp.6000)
  4. Foto Copy Surat Pengesahan Ka. Andal , (Dokumen KA. Andal dibawa saat Pembahasan)
  5. Foto Copy Sertifikat Tanah
  6. Foto Copy SIPPT (Surat Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah) Luas Lahan > 5.000 m2
  7. Foto Copy Blok Plan / Ketetapan Rencana Kota (KRK) ukuran kertas A0, yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
  8. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / KTP (apabila kepemilikan perorangan)
  9. Peta titik lokasi (Gunther & Google)
  10. Gambar perspektif bangunan/gambar struktur bangunan dari arsitek perencana
  11. MOU (apabila ada kerjasama oleh pihak kedua dan ketiga)
  12. Informasi Dewatering (Jika ada rencana Basement )
  13. Foto kondisi eksisting lapangan 1 (satu) minggu terakhir (Foto diberi tanggal)
  14. Hasil Analisa Laboratorium (laboratorium yang sudah mempunyai legalitas dan akreditasi KAN (memperlihatkan Hasil Laboratorium Asli saat Pembahasan)
  15. Surat rekomendasi Peil Banjir (dari Dinas Pekerjaan Umum)
  16. Hasil Kajian Tata air
  17. Surat rekomendasi Hasil kajian lalu lintas (dari Dinas Perhubungan)
  18. Tim Penyusun Dokumen / Konsultan

    •  Foto Copy Sertifikat Kompetensi 1 (satu) orang Ketua Tim Penyusun Amdal dan 2 (dua) orang Anggota Tim Penyusun Amdal

    •  Foto Copy Sertifikat Penyusun Amdal

    •  Daftar Riwayat Penyusun Study Amdal (CV) cukup 3 tahun terakhir

    •  Surat pernyataan terlibat dalam penyusunan dokumen bermaterai Rp 6.000,- (seluruh tim)

    •  Foto Copy Sertifikat Registrasi Konsultan (Perusahaan Penyusun Dokumen Lingkungan)
  19. Ijin Prinsip dari Gubernur (untuk kegiatan Reklamasi)
  20. Ijin-ijin yang terkait dengan pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya (untuk kegitan kepelabuhanan)
  21. Proses permohonan ANDAL, RKL-RPL tidak dipungut biaya