ABSTRAK

Kebijakan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta

1. Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan di DKI Jakarta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan dan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus bagian dari proses perubahan melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1.1. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan BPLHD Provinsi DKI Jakarta

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi : “Jakarta Yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua”

Misi :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah “Good Governance”

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan.

4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Visi dan Misi BPLHD Provinsi DKI Jakarta

Visi : “Mewujudkan BPLHD sebagai penyelamat lingkungan dan pelopor perubahan paradigma isu lingkungan dari beban menjadi aset dalam pembangunan berkelanjutan”


 

Misi :

1. Memberi p elayanan prima pada masyarakat berkaitan dengan berbagai informasi dan kebijakan seputar lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab BPLHD dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance.

2. Memainkan peran aktif dan sentral dalam mendorong institusi pemerintah maupun swasta untuk membangun sarana dan prasarana kota dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan secara konsisten.

3. Mendorong tercapainya kesepahaman, koordinasi dan kerjasama yang efektif terkait dengan pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup baik antar sektor, instansi, maupun wilayah.

4. Mendorong, mendidik dan memberdayakan masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat majemuk perkotaan.

Permasalahan Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya berakar dari tuntutan peran dan fungsinya yang sedemikian besar, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peran Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dan fungsi Provinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (service city) menghendaki adanya visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi semua kepenting an tersebut di atas secara terpadu. Konflik kepentingan yang muncul, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan, hendaknya dapat dieliminir karena telah menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan hampir di semua sektor.

1.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Prioritas pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan ditindaklanjuti oleh program-program yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Visi-Misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.

Prioritas pembangunan tahun 2009 diarahkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut :

•  Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain :

•  Pengendalian banjir, antara lain : tersedianya tahapan pembangunan insfrastruktur pengendalian banjir untuk mengurangi banjir dan genangan di 26 (dua puluh enam) rawan banjir antara lain : Banjir Kanal Timur, Kali Ciliwung dan Kali Krukut.

•  Pengelolaan Jaringan Jalan, antara lain : optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan (termasuk jalan layang) di Jakarta, terutama dalam rangka pengembangan wilayah Barat-Timur.

•  Penyediaan Sumber Air Bersih, antara lain beroperasinya sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat yang belum terjangkau pelayanan air bersih perpipaan.

•  Pengelolaan Fasilitas Pejalan Kaki dan pembuatan jalur bagi sepeda dengan jalur khusus bagi Disabled Person dan Fasilitas Kendaraan Roda Dua.

•  Pembangunan Perhubungan dan Transportasi.

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain meningkatnya kapasitas pelayanan angkutan umum, antara lain berfungsinya kelembagaan Mass Rapid Transit (MRT). Beroperasinya Busway koridor 11 dan 12 meningkatnya kualitas pelayanan busway koridor 1 sampai dengan 10, restrukturisasi trayek angkutan umum dan pengembangan sistem fendor, serta peningkatan kapasitas ruas jalan dan persimpangan.

•  Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Miskin.

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain meningkatnya kualitas layanan bagi penduduk miskin, antara lain meningkatnya akses Gakin terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, beras murah, permodalan usaha (PPMK), layanan rumah susun sewa serta tertatanya lingkungan permukiman kumuh.

•  Penanggulangan Polusi.

Diprioritaskan untuk menghasilkan kinerja antara lain :

•  Berkurangnya polusi udara antara lain : menurunnya tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi dari sumber bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri) yang melebihi baku mutu udara ambien dan baku mutu tingkat kebisingan. Menurunnya jumlah pelanggaran pada Kawasan Dilarang Merokok.

•  Berkurangnya pencemaran air, antara lain : meningkatnya status mutu air (sungai, waduk/situ, air tanah, muara, perairan Teluk Jakarta) yang memenuhi baku mutu. Berkurangnya rumah tangga dan non rumah tangga yang membuang limbah domestiknya melebihi baku mutu serta industri yang membuang limbah cairnya melebihi baku mutu.

•  Meningkatnya kapasitas penanggulangan sampah, antara lain meningkatnya kemandirian pengelolaan sampah di sumber, meningkatnya layanan TPS/LPS dan terlaksananya tahapan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF), diterapkan sistem 3 R (Reuse, Reduce and Recycle).

•  Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan.

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : Tidak terjadinya putus sekolah bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK, berkurangnya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, meningkatnya mutu lulusan sekolah, meningkatnya kompetensi guru dan kapasitas manajemen sekolah.

•  Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain meningkatnya mutu pelayanan Puskesmas Kelurahan pada kelurahan padat penduduk. Pengembangan Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas tempat tidur rawat inap. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dengan menempatkan tenaga kesehatan masyarakat di kelurahan, penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, tidak mampu, korban wabah dan korban bencana, serta peningkatan aparat kesehatan dan peran serta masyarakat.

•  Penerapan Kaidah Good Governance.

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain :

•  Implementasi E-Procurement.

•  Terlaksananya komunikasi langsung masyarakat secara bertatap muka maupun elektronik.

•  Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan program penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD dan pengawasan pelaksanaan APBD.

•  Peningkatan pelayanan perizinan.

•  Implementasi sistem akurasi pemerintahan.

•  Terselenggaranya Reformasi Birokrasi antara lain : Terlaksananya reformasi kebijakan, terbentuknya organisasi yang lebih ramping. Tersusunnya job description untuk setiap jabatan perangkat daerah. Meningkatnya kompetensi PNS. Tersusunnya peta kompetensi dan terseleksinya pejabat struktural. Tersusunnya sistem remunerasi bagi PNS DKI Jakarta dan terimplementasinya pemisahan peran operator dari regulator.

•  Meningkatnya kualitas pelayanan publik di garis depan, antara lain pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan dan pelayanan di UPT- SKPD lainnya.

•  Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat Kelurahan dan kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas mereka sendiri; meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat Kelurahan, meningkatnya kapasitas Rukun Warga dalam melayani masyarakat.

•  Pengembangan Budaya Keragaman

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain :

•  Meningkatnya peran Jakarta sebagai kota budaya, antara lain : beroperasinya kawasan Kota Tua, Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai gedung pentas kelas dunia, Perpustakaan Besar DKI Jakarta dan berfungsinya perkampungan budaya betawi sebagai sentra budaya betawi.

•  Menumbuhkembangkan toleransi terhadap perbedaan nilai kehidupan perkotaan yang multi kultural, antara lain melalui fasilitas budaya lokal dalam kehidupan multikultur, fasilitas temu budaya lokal/etnis dengan budaya asing.

•  Pengelolaan Bencana

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : meningkatnya peran Pusat Pengendalian Bencana, meningkatnya kemampuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evaluasi dan SAR; berfungsinya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap keamanan bangunan publik, terintegrasinya seluruh sumberdaya daerah dalam keadaan eskalasi bencana.

•  Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : dipertahankannya kualitas RTH Publik sebagai sarana sosial, sarana lingkungan, dan identitas kota, bertambahnya taman kota dan taman pemakaman umum, bertambahnya jumlah dan kualitas RTH pada RW kumuh di lima wilayah kotamadya, dikembangkannya Taman Skala Kota, bertambahnya taman interaktif di Kelurahan yang padat penduduk dan disempurnakannya legal enforcement dan enforcement Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) terhadap kawasan yang dikembangkan oleh developer.

•  Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain : meningkatnya ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah; mengembangkan lingkungan perumahan yang sehat, terbentuknya badan usaha yang mandiri dan profesional untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun dan secara bertahap memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan permukiman ilegal ke rumah susun.

•  Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2009

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009.

•  Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha

Diprioritaskan untuk mencapai kinerja antara lain bertambahnya kesempatan kerja dan terinformasinya bursa tenaga kerja.

1.3. Prioritas Pengalokasian APBD 2009.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, maka kebijakan prioritas pengalokasian APBD 2009 diarahkan untuk menjamin terlaksananya ketiga prioritas pembangunan diatas. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lebih rinci Prioritas APBD dapat diuraikan sebagai berikut :

•  Prioritas pengalokasian pada kegiatan yang berskala besar, nyata dan untuk kepentingan masyarakat luas (program dedicated).

•  Prioritas pengalokasian pada SKPD yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan langsung publik, misalnya panti sosial, puskesmas, sekolah.

•  Prioritas pengalokasian untuk menjamin keseimbangan kapasitas aparat dan kemudahan akses masyarakat (penguatan kapasitas Kecamatan dan Kelurahan, serta PPMK).

•  Prioritas pengalokasian untuk meningkatkan proporsi belanja di tingkat wilayah (Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan) melalui pendelegasian kewenangan untuk urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

•  Prioritas pengalokasian untuk penambahan kesejahteraan pegawai yang diperoleh dari efisiensi belanja non-fisik.

2. Isu-isu Utama Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009

Provinsi DKI Jakarta yang berperan ganda baik sebagai pemerintahan daerah juga sebagai Ibu Kota Negara memiliki kompleksitas permasalahan terutama dibidang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian sangat dipahami dalam proses realisasi pembangunan tersebut (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional) dipastikan akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif yang besar ataupun yang penting bagi lingkungan hidup disekitarnya, namun demikian bukan berarti pembangunan terhambat maka yang perlu dilakukan adalah pengelolaan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam upaya mengantisipasi dan mengelola perubahan-perubahan yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan dampak-dampak penting, maka diwajibkan kepada pemrakarsa dan pelaku usaha untuk membuat/memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dalam konteks menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Beberapa faktor yang menjadi isu utama dalam kaitannya sebagai kontributor terhadap perubahan lingkungan hidup sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009 yang dapat mengurangi kualitas lingkungan di DKI Jakarta , antara lain :

1. Banjir

2. Pencemaran (Air Tanah, Situ, Sungai, Laut, Udara)

3. Limbah Padat dan Cair

4 Transportasi

5. Permukiman dan Kemiskinan