F.         Isu-isu Utama Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Secara umum gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1.         Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding masyarakat lainnya di Indonesia, menghadapi dua persoalan besar berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan hidup, yaitu [1] terus berlangsungnya dalam mengkonsumsi produk yang berasal dari SDA seperti, BBM dan air tanah; [2] pola dan perilaku masyarakat dan dunia bisnis cenderung kurang bersahabat pada lingkungan hidup, sehingga pencemaran Jakarta masih terus berlangsung.

Beberapa catatan berikut ini menunjukkan keriusan sebagian besar masyarakat pada masalah SDA dan lingkungan hidup di Jakarta : [1] terus berlangsungnya peningkatan konsumsi BBM tanpa upaya penghematan serta kesadaran yang rendah pada pemanfaatan energi alternatif; [2] meningkatnya produksi sampah kota dan belum tersedianya pola penanganan yang efektif dan efisien; [3] bahaya banjir tetap mengancam setiap tahun, karena pesatnya pembangunan dan sistem drainase yang kurang baik; [4] Jakarta sangat polutif dan merupakan kota yang memiliki tingkat pencemaran tinggi, [5] belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan.

2.         Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah : [1] belum berhasilnya penanganan permukiman kumuh melalui ressetlement; [2] banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara; [3] belum tertanganinya masalah sampah dengan teknologi modern; [4] belum memadainya fasilitas jalan, trotoar; [5] belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan; [6] masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik.

3.         Bidang Ekonomi

Meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan namun hasilnya belum terlihat maksimal, dimana roda perekonomian belum berjalan secara optimal. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi.

4.         Bidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya mencakup aspek yang sangat luas meliputi aspek kehidupan beragama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, seni budaya, permuseuman, olah raga dan kepemudaan. Namun demikian dalam banyak hal dalam berbagai aspek ini saling kait-mengait yang memerlukan penanganan secara terpadu.

Beragamnya masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta dapat menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang bersifat primordial dan partisan. Sebagian dari mereka terutama akar rumput (grass-root) sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan dan musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan ter-provokasi menjadi perkelahian antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebab yang sangat kecil.

Masalah sosial lainnya yang timbul akibat krisis dan sulitnya lapangan kerja adalah semakin banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagian dari mereka adalah pengamen, pedagang di lampu lalu lintas, pengemis dan anak jalanan yang memerlukan perhatian dan pertolongan di satu sisi tetapi juga dibutuhkan ketegasan dalam penanganannya di lain pihak, karena berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu, jumlah pengguna narkoba juga semakin bertambah.

Banyaknya masyarakat yang terpuruk akibat krisis multi dimensi yang lalu, bukan hanya menyebabkan pendapatan mereka turun drastis, tetapi juga banyak diantara golongan masyarakat kecil itu kehilangan pekerjaan ataupun usahanya menjadi bangkrut. Tentunya kondisi ini tidak boleh berlangsung secara terus menerus dan harus ditanggulangi segera, sehingga program-program tentang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilanjutkan.

5.         Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Persoalan kependudukan di DKI Jakarta pada dasarnya adalah jumlah penduduk yang terlalu besar jika dibanding dengan daya tampung wilayah dan pelayanan yang bisa diberikan oleh kota. Besarnya jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran serta banyaknya pendatang dari luar daerah ke Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi masalah ketika kota tidak mampu untuk menyediakan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendatang dan keluarga kurang mampu dengan angka kelahiran yang tinggi. Sehingga akhirnya mereka harus tinggal di pemukiman yang padat dengan kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat.

Beberapa permasalahan bidang kependudukan di Provinsi DKI Jakarta :

1.     Pelayanan mengenai kependudukan dirasakan masih belum memadai.

2.     Urbanisasi ke Provinsi DKI Jakarta masih sulit dikendalikan.

3.     Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum berjalan baik..

4.     Rendahnya sikap dan pengetahuan tentang kesehatan keluarga dan kesejahteraan keluarga terutama di kalangan penduduk miskin.

Berkait dengan masalah kependudukan di Provinsi DKI Jakarta, masalah ketenagakerjaan yang muncul adalah pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang masih belum memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Persoalan semacam ini tentu saja menjadi kendala pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang dituntut memiliki sumber daya manusia yang produktif dan efektif dalam bekerja, terutama dalam era perdagangan bebas AFTA 2013. Beberapa masalah yang menonjol yaitu :

1.     Tingginya tingkat pengangguran.

2.     Pencari kerja melebihi ketersediaan lapangan kerja.

3.     Ketidaksesuaian antara kualitas angkatan kerja dengan persyaratan lapangan kerja.

4.     Penduduk Provinsi DKI Jakarta kurang berminat jadi TKI.

5.     Ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan masih rendah.

Provinsi DKI Jakarta yang berperan ganda baik sebagai pemerintahan daerah juga sebagai Ibu Kota Negara memiliki kompleksitas permasalahan terutama dibidang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian sangat dipahami dalam proses realisasi pembangunan tersebut (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional) dipastikan akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif yang besar ataupun yang penting bagi lingkungan hidup disekitarnya, namun demikian bukan berarti pembangunan terhambat maka yang perlu dilakukan adalah pengelolaan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam upaya mengantisipasi dan mengelola perubahan-perubahan yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan dampak-dampak penting, maka diwajibkan kepada pemrakarsa dan pelaku usaha untuk membuat/memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dalam konteks menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Beberapa faktor yang menjadi isu utama dalam kaitannya sebagai kontributor terhadap perubahan lingkungan hidup sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 yang dapat mengurangi kualitas lingkungan di DKI Jakarta, antara lain :

1.     Banjir

2.     Pencemaran (Situ, Sungai, Laut, Udara)

3.     Limbah Padat dan Cair

4      Transportasi

5.     Permukiman dan Kemiskinan

 

*      Unduh Buku I Bab I Sub Bab F

 

Copyright (c) BPLHD Provinsi DKI Jakarta