D.      Peran Serta Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, terencana yang memadukan komponen lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Usaha kerjasama yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah provinsi, masyarakat dan kalangan swasta) secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan memiliki tujuan akhir tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk tatanan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan harus terus ditingkatkan, usaha-usaha peningkatan dan pengembangan ke arah konservasi alam yang sudah diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan harus dipertahankan begitu juga komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaan program-program yang mengandung upaya konservasi sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan terutama dalam pengalokasian dana bagi upaya pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pemulihan lingkungan serta dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dibutuhkan “political will” Pemerintah Provinsi yang tinggi dan konsisten selain peningkatan “law enforcement” untuk para pelanggar hukum dalam masalah lingkungan perlu diupayakan peningkatannya.

Untuk tatanan swasta (private sector), komitmen terhadap pengelolaan lingkungan masih terlihat relatif renda karena masih banyak pelaku kegiatan (industri, perdagangan dan jasa) yang belum menerapkan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dalam proses kegiatannya. Masih terlihat terjadinya kecenderungan yang signifikan dari pelaku kegiatan di Provinsi DKI Jakarta untuk hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan azas keberlanjutan. Namun demikian telah ada pula pelaku bisnis yang menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan seperti beberapa perusahaan yang telah menerapkan ISO 14000 Sistem Manajemen Lingkungan.

Kondisi rendahnya komitmen dari kalangan swasta tersebut diindikasikan dengan masih ada kegiatan yang belum memiliki dokumen UKL dan UPL, maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), terdapat juga kondisi dimana pelaku kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan namun tidak mengimplementasikannya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak maksimal karena biaya operasional yang relatif mahal, sehingga air limbah yang dikeluarkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Untuk tatanan masyarakat, masih terdapat variasi tingkat pemahaman yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kultur budaya setempat dan keragaman demografis. Secara garis besar, tingkat pemahaman masyarakat belum terlihat cukup baik dan merata sehingga dirasakan perlu untuk melakukan upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan telah mulai tumbuh seperti yang diindikasikan dalam keterlibatan masyarakat pada gerakan rehabilitasi lahan/penghijauan dengan kegiatan penanaman tanaman pada lahan-lahan kritis dan pembuatan sumur resapan dan DAM penahan di beberapa kelurahan pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Pada tahun 2010 selain banyaknya warga masyarakat, banyak instansi yang ikut serta berpartisipasi dalam penanaman pohon penghijauan/reboisasi di DKI Jakarta hal ini dapat dilihat pada Tabel UP-3A(T), hal ini menandakan bahwa masyarakat di DKI Jakarta sudah merasa ikut memiliki tentang arti dari pengelolaan lingkungan.

Guna merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, maka setiap rencana kegiatan pembangunan harus diinformasikan kepada komponen masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengacu dengan hal tersebut diatas pada Pasal 5 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dimaksudkan agar dapat :

1.   Memberikan informasi dan menampung aspirasi masyarakat (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan.

2.   Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.   Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Peran partisipatif masyarakat telah dirintis dengan diselenggarakannya kegiatan ”Konsultasi Masyarakat”, yaitu pemberian/penyuluhan kepada masyarakat tentang program pemerintah, dan diharapkan adanya dialog/komunikasi dua arah. Dengan adanya komunikasi dua arah diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki di pihak masyarakat karena sejak dini masyarakat disertakan ”Urun Rembug”.

Peningkatan partisipasi dari masyarakat di Provinsi DKI Jakarta untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungannya, terbukti dengan timbul dan tetap berkembangnya upaya perorangan maupun kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam organisasi peduli lingkungan hidup seperti :

*  Lembaga M3.

*  Lintas Pelaku.

*  Jakarta Green Monster.

*  WWF Indonesia.

*  Formapel.

*  Yayasan Garuda Nusantara.

*  Terangi.

*  Yayasan Wahana Visi Indonesia.

*  Wahana Lingkungan Indonesia wilayah DKI Jakarta.

*  Kaukas Lingkungan Jakarta.

*  Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

*  Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA).

*  Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

*  Mitra Emisi Bersih.

*  Yayasan Bina Usaha Lingkungan.

*  Yayasan Pelangi Indonesia.

*  Swisscontact

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah DKI Jakarta hingga tahun 2010 antara lain :

1.   Diskusi kelompok LSM pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah, Program Konservasi Kawasan Lindung, Program Kali Bersih, Green School, Rencana Detil Tata Ruang, penghijauan dan lain-lain.

2.   Pelibatan civitas akademika dalam diskusi penanganan pengelolaan Lingkungan Hidup dan melaksanakan program penghijauan di DKI Jakarta seperti dalam Sekolah Hijau, Gerakan Cinta Lingkungan (GCL).

3.   Pelibatan masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan guna membahas penilaian dokumen AMDAL serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

4.   Kegiatan pembersihan kali/sungai dan pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai bersama masyarakat seperti pelajar, pramuka, karang taruna, organisasi kepemudaan, kalangan agama, tim penggerak PKK.

5.   Melaksanakan pelestarian alam dan lingkungan serta mendorong pembangunan hulu hilir berdasarkan sub koordinat kesatuan ekosistem.

6.   Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya pemakaian bensin bertimbal baik terhadap siswa, mahasiswa serta pengguna kendaraan bermotor serta mengkampanyekan penghapusan bensin bertimbal di wilayah DKI Jakarta.

 

*      Unduh Buku I Bab IV Sub Bab D

 

Copyright (c) BPLHD Provinsi DKI Jakarta