E.      Kelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2008 tentang Perangkat Daerah, maka BPLHD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran yang sangat strategis dalam melakukan pengelolaan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Tentang Sejarah Singkat BPLHD Provinsi DKI Jakarta berasal dari gabungan dua unit yang berbeda yaitu Biro Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) adalah dimulai Sejak Tahun 1981 untuk dimana pada tahun tersebut didirikannya Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Tentang sejarah masing-masing unit tersebut diatas adalah sbb :

Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Provinsi DKI Jakarta berdiri pertama kali sesuai dengan Terbitnya Perda No. 10 Tahun 1981 terbentuk susunan dan tata kerja Biro Bina dan Kependudukan Lingkungan Hidup (BKLH) Pemda DKI Jakarta, tetapi sejak Tahun 1992 dengan terbitnya Perda No. 10 Tahun 1992 terbentuk Susunan dan Tata kerja yang baru dan berubah nama menjadi Biro Lingkungan Hidup (BLH).

Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) berdiri sejak tahun 1988 sesuai dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 1988 dimana sebelumnya bernama Kantor Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL) Pemda DKI Jakarta, tetapi sejak Tahun 1980 dengan terbitnya Perda No. 8 Tahun 1980 Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL) Pemda DKI Jakarta berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (PPPPL) Pemda DKI Jakarta, dan pada tahun 1991 diterbitkan Perda No. 6 Tahun 1991 terbentuk Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) Pemda DKI Jakarta perubahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (PPPPL) Pemda DKI Jakarta.

Sejak Tahun 1998 dengan diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 1998 terbentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah DKI Jakarta (BAPEDALDA DKI Jakarta) yang merupakan hasil penggabungan (merger) dari Unit Biro Bina Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan Hidup (KPPL) DKI Jakarta, dan pada tahun 2001 maka berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Provinsi DKI Jakarta merupakan perubahan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan pada tahun 2009 bedasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2010 BPLHD Provinsi DKI Jakarta mempunyai jumlah personil sebanyak 256 karyawan yang terdiri dari 149 laki-laki dan 107 perempuan yang diperbantukan di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu serta kantor BPLHD Provinsi DKI Jakarta tentang jumlah personil menurut tingkat pendidikan dan lokasi penempatannya dapat dilihat pada Tabel UP-14A(T), dari jumlah tersebut jumlah karyawan yang menduduki jabatan Fungsional Lingkungan, PPNS dan PPLHD di BPLHD Provinsi DKI Jakarta untuk Pengendali Dampak Lingkungan Pertama berjumlah 14 karyawan, dan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia sebanyak 13 karyawan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel UP-15 dan UP-15A(T).

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta mendapat 3 tambahan fungsi tugas selain tugas pokok yang selama ini menjadi tanggung jawabnya diantaranya :

1.   Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah dari ex. Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta.

2.   Fungsi Pengelolaan Limbah B3 dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

3.   Fungsi Pengelolaan Limbah Domestik dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Sedang visi dan visi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah :

Visi

·        Terwujudnya Kota Jakarta Yang Memiliki Lingkungan Berkelanjutan.

·        Terwujudnya Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan di Kota Jakarta.

Misi

·        Menumbuhkembangkan profesionalisme dalam pengelolaan lingkungan.

·        Menumbuhkembangkan dan memperkuat kapasitas serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

·        Mengembangkan sistem informasi lingkungan untuk menunjang terciptanya kerjasama, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi DKI Jakarta adalah :

Tugas Pokok : adalah menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup;

Fungsi :

a.      Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, pengembangan model-model konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, strategi penegakan hukum dan pengembangan instrumen lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;

b.      Pelaksanaan kebijakan pelestarian dan penataan lingkungan meliputi pelestarian dan pemulihan lingkungan, perencanaan tata lingkungan melalui pengendalian tata ruang dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfir serta penanggulangan kerusakan lingkungan;

c.      Pelaksanaan kebijakan pencegahan dampak lingkungan dan pengelolaan sumberdaya perkotaan meliputi penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perijinan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan air tanah, pengelolaan sumberdaya perkotaan dan penerapan instrumen baru dalam pengelolaan lingkungan;

d.      Pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan sanitasi lingkungan meliputi pengendalian pencemaran sumber kegiatan dan atau badan usaha, pengendalian habitat dan sanitasi lingkungan, pengelolaan sumberdaya sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

e.      Pelaksanaan kebijakan pebegakan hukum lingkungan meliputi fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta edukasi lingkungan;

f.       Pelaksanaan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi program dan anggaran serta pengembangan kerjasama lingkungan, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan hukum, pengelolaan administrasi persuratan dan pelayanan masyarakat terpadu dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan pengelolaan urusan rumah tangga serta penyebaran informasi lingkungan;

g.     Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengembangan Pengelolaan Lingkungan;

h.      Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;

i.       Melakukan pembinaan terhadap kantor pengelola lingkungan hidup di Kota/Kabupaten Administrasi;

j.       Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam menunjang operasional kegiatan di unit BPLHD Provinsi DKI Jakarta, susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :

a.      Kepala Badan;

b.      Sekretariat;

c.      Bidang Pelestarian dan Tata Lingkungan;

d.      Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Perkotaan;

e.      Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan;

f.       Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

g.     Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;

h.      Unit Pelaksana Teknis (UPT);

i.       Kelompok Jabatan Fungsional.

Program Strategis BPLHD dalam meningkatkan upaya pengendalian lingkungan di wilayah DKI Jakarta diantaranya :

1.      Kegiatan dalam rangka Udara Bersih Untuk Semua (UBUS) :

·        Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).

·        Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor.

·        Kawasan Dilarang Merokok.

·        Pengelolaan Kualitas Udara dalam Ruangan (KUDR).

·        Penerapan Kawasan Parkir Berstiker Lulus Uji Emisi.

·        Pemantauan Kualitas Udara.

2.      Kegiatan dalam rangka Air Lestari :

·        Sumur Resapan.

·        Biopori.

·        Pemantauan Sungai, Situ dan Air Tanah.

·        Sumur Injeksi Air Tanah Dalam.

3.      Kegiatan dalam rangka Integrated Coastel River Basin Management (ICRBM) :

·        Pantai Bersih Laut Lestari.

·        Program Kali Bersih (PROKASIH).

·        Program Super dan Pesisir Pantai.

·        Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER).

·        Peran Serta Dalam PEMSEA.

·        Pemantauan Kualitas Perairan, Muara Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.

4.      Kegiatan dalam rangka Green City dan Peran Serta Masyarakat :

·        Adipura.

·        Kampung Ramah Lingkungan.

·        Jakarta Green and Clean, Jakarta Green Offfice.

·        Adiwiyata (Green School).

·        Kalpataru.

5.      Kegiatan dalam rangka Tata Kelola Lingkungan :

·        Penilaian Amdal.

·        Pengawasan Implementasi RKL-RPL dan UKL-UPL.

·        Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

·        Penegakan Hukum.

·        Pemberian Ijin Lingkungan (Ijin Pengambilan Air Tanah, Ijin Pembuangan Air Limbah, Ijin Emisi Sumber Tidak Bergerak, Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Ijin Pengumpulan Limbah B3, Ijin Operasional Laboratorium Lingkungan).

·        Penerapan Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hidup (daya dukung & daya tampung).

6.      Kegiatan dalam rangka Global Warming :

·        Green Belt.

·        Penyusunan Perencanaan Penerapan Green Building di DKI Jakarta.

·        Penerapan Baseline emisi Gas Rumah Kaca dan Naskah Akademis Rencana Aksi Daerah (RAD).

·        Penyusunan Pedoman Pengawasan Penggunaan (Bahan Perusak Ozon) BPO.

·        Carbon Finance Capacity Building (CFCB).

 

*      Unduh Buku I Bab IV Sub Bab E

 

 
Copyright (c) BPLHD Provinsi DKI Jakarta